Berita

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR menggandeng World Bank untuk mendukung program-program prioritas yang direncanakan oleh Kementerian PUPR terutama yang berkaitan dengan sustainable urbanization. Dalam tindaklanjutnya, Kementerian PUPR mengadakan rapat pertemuan dengan World Bank yang membahas mengenai program-program Kementerian PUPR yang berkaitan dengan infrastruktur, permukiman dan penyediaan perumahan.  Rapat tersebut dihadiri oleh Taufik Widjojono, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Andreas Suhono, Kepala Dirjen Cipta Karya, masing-masing Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan tim World Bank.   Taufik Widjojono menjelaskan program Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 fokus pada ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat, pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas, serta meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi di bidang PUPR.   Pada pertemuan tersebut, Anderas Suhono juga menerangkan dari bidang Cipta Karya memiliki target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak dalam menyediakan infrastruktur dasar di permukiman. Untuk memenuhi target ini diperlukan bantuan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta dan investor, salah satunya World Bank mengingat keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.   “Pada bidang penyediaan perumahan, saat ini Indonesia mengalami backlog. Untuk mengatasi hal tersebut, sejalan dengan adanya launching program 1 juta rumah oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bidang penyediaan perumahan memiliki program rental housing untuk mengurangi gap backlog perumahan di Indonesia,” tutur Taufik pada rapat yang diadakan di Ruang Sekretaris Jenderal PUPR, Kamis (21/1).   Dalam rapat pertemuan tersebut, dibahas juga mengenai program pengembangan infratruktur berbasis masyarakat dan pendekatan yang digunakan oleh Kementerian PUPR, yaitu: a.     Tiga pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan dalam pembangunan Bendungan yaitu pembangunan bendungan untuk penyediaan air baku bagi masyarakat, fasilitasi dan penguatan kapasitas kelembagaan di Pemerintah Daerah serta pemberdayaan masyarakat. b.     BPIW melakukan konsepsi pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah atau yang dikenal dengan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan pendekatan berbasis daya dukung, daya tampung, lingkungan fisik, serta arahan RPJMN dan Nawacita. c.      Tiga area yang harus dibenahi untuk mendukung Sustainable Urbanization yaitu mempermudah regulasi dan izin untuk bisnis dan investasi di perkotaan, perlu adanya perencanaan perkotaan urban planning yang lebih baik, serta aspek finansial untuk membuat kota menjadi lebih “bankable”. Dengan pembenahan di tiga area ini, diharapkan perkotaan akan menjadi lebih nyaman ditinggali, lebih berkelanjutan, dan lebih produktif.   Menurut Laura Tuck, selaku Vice President Sustainable Development of World Bank, Kementerian PUPR perlu memperhatikan tantangan masalah perkotaan yang selama ini dialami oleh Indonesia terkait perubahan guna lahan, degradasi lingkungan, daya dukung lingkungan, perubahan iklim dan masalah lain yang dapat mempengaruhi perencanaan wilayah perkotaan di Indonesia   “Dalam hal ini, perlu adanya integrasi antara perencanaan urban water, urban sanitation, urban housing, urban tourism dan urban infrastructure untuk mendukung Sustainable Urbanization di Indonesia,” tutup Laura Tuck pada pertemuan tersebut. (ini/humasbpiw)